Subang – Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Subang mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) tahun 2024 secara virtual melalui Zoom Meeting pada Senin, 23 September 2024. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Bupati I dan dipimpin oleh Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Subang, H. Dewi Lestari, S.Sos., M.Si.
Rakornas P2DD 2024 mengusung tema “Digitalisasi Transaksi Pemda untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.” Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, selaku Ketua Satgas P2DD, memaparkan capaian dan realisasi program yang telah berjalan selama tahun 2023 hingga semester I tahun 2024.
“Terkait dengan digitalisasi, Indonesia, setelah kepemimpinan ASEAN tahun lalu, sudah mendukung Digital Economic Framework Agreement. Oleh karena itu, P2DD ini menjadi sangat penting, terutama untuk pengembangan implementasi kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Saat ini sudah ada 87,9% atau 480 Pemda yang terlibat, dan capaian ini perlu terus ditingkatkan,” ujar Airlangga.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah, dalam Rakornas ini juga dilaksanakan Championship TP2DD 2024. Satgas P2DD mengumumkan 15 Pemda penerima penghargaan TP2DD terbaik, 3 Pemda penerima penghargaan program unggulan terbaik tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, 1 Bank Pembangunan Daerah (BPD) terbaik, serta 3 TP2DD Rookie of the Year yang dinilai paling mendukung kebijakan P2DD tahun 2023.
Setelah mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) P2DD 2024, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Subang melaksanakan evaluasi terkait implementasi digital di sektor pemerintahan daerah, terutama dalam hal Pendapatan dan Belanja Daerah.
Sekretris BKAD Kabupaten Subang, Khairil Syahdu Mukhtar, SE., M.Ak., mengungkapkan bahwa meskipun Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sudah selesai disiapkan, hingga kini belum digunakan secara optimal. “KKI sudah rampung, tetapi belum kami implementasikan. Ini adalah salah satu area yang harus segera kita benahi untuk memaksimalkan efisiensi transaksi belanja daerah,” ungkap Khairil.
Dalam evaluasi tersebut, disoroti beberapa tantangan yang dihadapi Kabupaten Subang dalam upaya digitalisasi, terutama dalam hal elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD). Khairil menegaskan pentingnya mempercepat penggunaan KKI serta penguatan sistem digitalisasi untuk memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah. Menurutnya, salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkup pemerintahan untuk mendukung transformasi digital ini.
(Humas Bapenda)
